Rapat ini dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan, Dahri Saleh, dari ruang rapat Biro Pemerintahan, pada Selasa, (25/3/2025)
Diskusi dalam rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, perwakilan Satpol PP, serta tenaga ahli di bidang penegakan hukum daerah.
Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menegakkan Perda, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani berbagai isu ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Karo Pemerintahan Dahri Saleh menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam menegakkan Perda, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memastikan perlindungan masyarakat.
"Dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan Satpol PP di daerah, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan terkait ketertiban dan keamanan di Sulawesi Tengah," ungkap Dahri
Dahri juga mengajak seluruh peserta rapat untuk berkontribusi aktif dalam diskusi ini guna mewujudkan sistem penegakan hukum daerah yang lebih responsif dan berdaya guna bagi masyarakat.
Melalui rapat ini, ia berharap akan lahir solusi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah.
