Penampilannya di Indonesia Lawyer Club (ILC) 23 Januari 2025 lalu, tidak hanya membuka tabir masalah yang dihadapi nelayan, lebih dari itu, Pak Kholid menumbuhkan asa bagi rakyat yang sedang berjuang atas pemenuhan hak-haknya oleh Negara.
Lima pelajaran yang diberikan Pak Kholid untuk kita semua.
Pertama, kemampuan publik speaking Pak Kholid di ILC, terutama masalah jarak tempuh nelayan mencari ikan lebih jauh karena ada pagar bambu dan ongkosnya makin besar. Diartikulasi dengan baik oleh Pak Kholid.
Kemampuan pak Kholid tersebut adalah kenyataan sebening air pada kehidupan berbangsa dan bernegara, orang cerdik pandai di Negara ini tidak hanya milik kelas masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi, rakyat biasa pun dapat melahirkan orang cakap berpikir seperti Pak Kholid.
Kedua, Pak Kholid dan rakyat yang mendukungnya, menjadi simbol perjuangan yang kadarnya adalah perlawanan terhadap oligarki. Meletakan jalan juang Pak Kholid semata untuk lingkungan hidup, hak dasar nelayan dan tetebengek perizinan malah makin mengaburkan dalam mencari penyebab pemerintahan lebih tunduk pada keinginan segelintir orang dari pada menjalankan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
Pagar bambu di laut sepanjang 30 kilometer bukanlah keajaiban tercipta dalam 1 x 24 jam, ia adalah kehendak oligarki, dijalankan oleh instrumen pemerintah yang memegang undang-undang. Dari ATR/BPN, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Ketiga, seluruh masalah yang diucapkan pak Kholid dengan lantang, dieksekusi secara tekhnis oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelihatan nyata mencabut izin pagar bambu itu adalah Kementrian ATR/BPN, walau masih ada kesan sebahagian kementrian dan mantan menteri sedang buang badan.
Masalah pagar bambu ini muncul dipenghujung 100 hari masa kerja Presiden Prabowo-Gibran sehingga responnya begitu cepat, tindakan-tindakan singkat dan tepat dari Pemerintahan memposisikan dirinya berhadap-hadapan langsung dengan PT. Cahaya Inti Sentosa, PT Intan Agung Makmur yang kesemuannya bagian dari gurita Agung Sedayu Group.
Posisi semacam itu penting disimpulkan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan sejarahnya berani melawan oligarki, kalau Pak Kholid kemudian tidak meletakan pada barisan yang sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran memerangi Oligarki dan menempatkan dirinya sebagai perjuangan nonpartisan, kita semua kehilangan momentum yang baik untuk menghimpun korban keputusan negara yang bersekutu dengan oligarki.
Keempat, Pak Kholid sampai saat ini mengidentikan dirinya lone wolf personality. Dukungan yang muncul karena adanya kesamaan nasib dan masalah yang kemudian diungkapkan oleh Pak Kholid, tidak dalam satu wadah organisasi politik yang kuat. Perjuangan Pak Kholid rentan dibajak oleh pejabat hitam dan elit partai penghamba oligarki di meja negosiasi--eksekutif maupun legeslatif--.
Pewadahan politik oleh pejuang rakyat seperti Pak Kholid mendesak, agar tidak ada lagi sentimen anti partai politik, wakil-wakilnya duduk di parlemen untuk melahirkan undang-undang yang berpihak pada mayoritas rakyat biasa.
Penulis:
ADI PRIANTO (Pjs.Sekjen DPP PRIMA)
