Infoselebes.com, Palu - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah mengadakan Workshop Daerah untuk Pendampingan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Kelembagaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan bagi Kabupaten Morowali, Tojo Una-Una, dan Sigi. Jumat (1/11/2024).
Adapun kegiatan Workshop ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam menyusun regulasi dan kelembagaan pengelolaan persampahan, sejalan dengan surat minat pendampingan yang diajukan oleh Bupati ketiga Kabupaten pada tahun 2023. Workshop ini dihadiri oleh KASI Wilayah I BPPW Sulteng, PPK Perencanaan BPPW Sulteng, serta perwakilan dari ketiga kabupaten.
Dalam sambutannya, Kasi Wilayah I, yang mewakili Kepala BPPW Sulteng, menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui RPJMN 2019-2024 menargetkan peningkatan akses rumah tangga di perkotaan terhadap layanan persampahan yang baik menjadi 100%, dengan komposisi 80% penanganan dan 20% pengurangan.
Untuk mencapai target ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan kebijakan serta kelembagaan yang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun mendukung dengan memfasilitasi peraturan perundang-undangan serta mendorong pembentukan kelembagaan di daerah.
Diharapkan melalui workshop ini, ketiga kabupaten dapat segera membentuk regulasi dan UPTD yang bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan.
"Dengan adanya kelembagaan yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan persampahan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan di setiap kabupaten dapat terjamin serta berdaya guna," ujar Kasi Wilayah I. (**)
