kata Kepala Dinas Perikanan Ferdy Salamat saat presentasi Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari (KP3L-PELARI) pekan kemarin.
Dihadapan 24 perwakilan Desa dari Kecamatan Liang dan Peling Tengah serta 39 Kelompok nelayan dan pengolah perikanan, Ferdy Salamat menampilkan peta kepulauan Indonesia dengan tebaran tabel kondisi perikanan masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Kawasan laut Bangkep terdapat di dua WPP, yaitu 714 dan 715. “Bayangkan kita memiliki dua WPP, kabupaten lain kebanyakan hanya satu WPP. Tapi, warna apa yang paling banyak, kuning. Itu menunjukkan perikanan kita sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Ferdy.
Bagaimana tidak, tambah Ferdy, rumah ikan berupa kawasan terumbu karang sudah banyak yang hancur (karena bom ikan, pembiusan, dan faktor lain-lain), untung karena mangrove dan lamun kita masih dalam kondisi baik, sehingga orang Bangkep masih dapat makan ikan.
“Jangan sampai nanti kita beli ikan dari luar,” tambahnya.
Selain itu, Ferdy juga berharap Komite ini akan memperbaiki tata kelola bisnis perikanan. Para pelaku bisnis perikanan perlu ditertibkan dengan adanya kontribusi ke Pemda Bangkep, dengan retribusi 6000 pergabus, dengan tidak memandang jenis ikan.
Tampaknya, tahun-tahun sebelumnya cukup banyak kebocoran, sebab para pengepul ikan langsung membawa ikan ke Luwuk ataupun ke Banggai Laut, sehingga produksi ikan Bangkep tidak terdata dengan baik, dan kurang berkontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah.
Disisi lain, melalui komite ini dan dukungan seluruh kepala desa, camat dan mitra LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti Burung Indonesia, Blue Alliance, LINI, Salanggar diperoleh perencanaan tata kelola perikanan yang sistematis, yang dimulai dari penyediaan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, integrasi program perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMD-RPJMP), hingga masuk dalam Rancang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulteng dan nasional, serta menjadi target program pembangunan di masing-masing desa pesisir (Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDes).
“Maka aneh terdengar jika ada desa pesisir yang tidak memasukkan perikanan dalam programnya,” ungkap, Mantan Kadis Lingkungan Hidup itu.
Salah satu warga, Ihwan dari Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah mengatakan bahwa pengeboman masih sering terjadi di perairan Desanya. Pemerintah desa harus yang sadar terlebih dahulu. Pemdes juga membiarkan adanya pihak yang mengambil pasir di pinggir Pantai.
" Kita juga tahu, mangrove dan karang sebagai tempat ikan bertelur, kita harus membuatkan aturan desa untuk menjaganya,” harap Ihwan.
Samsir
