Lewat sambutan tertulisnya, Gubernur sebut kadis pendidikan sangat mengapresiasi eksistensi PGRI sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemajuan dunia pendidikan utamanya meningkatkan kompetensi guru, sehingga tunas-tunas bangsa dapat mengenyam pendidikan terbaik dari guru-guru berkualitas.
“Semoga para guru selalu diberi kemudahan dan kemampuan untuk terus mendidik murid-muridnya dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan keteladanan seperti mendidik anak-anaknya sendiri,” ucap kadis karena tanpa bimbingan guru mustahil lahir orang-orang hebat.
Dirinya menambahkan bahwa guru apapun statusnya, baik ia guru PNS, guru P3K dan guru honorer memikul beban dan tanggungjawab yang sama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan lompatan PAD dari 900 Miliar Rupiah (2021) menjadi sekarang 2,2 Triliun Rupiah telah berimplikasi melahirkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Dana BOSDA sebutnya dapat digunakan mendanai belanja Operasional bagi satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri, termasuk untuk membayar gaji guru honor.
“Tidak semua (guru honor) mendapat gaji sesuai harapan sehingga lahirlah BOSDA karena kami tidak ingin ada guru honor yang gajinya di bawah 1 juta,” terangnya mengenai peruntukan BOSDA supaya tidak ada lagi guru honor yang digaji hanya 300 sampai 500 ribu per bulan.
Gubernur ungkapnya menaruh perhatian yang amat besar terhadap pendidikan sehingga belum lama ini pemerintah provinsi telah menandatangani MoU kerjasama dengan Universitas Terbuka untuk menyelenggarakan program beasiswa program pascasarjana (S2) bagi guru-guru SMA/SMK dan SLB dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) mulai tahun 2025.
Begitu juga dengan program beasiswa pemerintah provinsi bagi peserta didik tidak mampu yang mulai berjalan tahun 2025.
“Kenaikan PAD melahirkan BOSDA dan Insya Allah kalau tahun 2025 PAD (naik) sampai 5 triliun, pendidikan tetap menjadi prioritas pak gubernur,” tegasnya memastikan komitmen terhadap pendidikan.
Di bagian lain, kadis menginformasikan tambahan penghasilan guru ASN bersumber dana transfer tahun anggaran 2023 yang terlambat sudah dimasukkan dalam APBD perubahan 2024 dan diperkirakan cair dalam waktu dekat, kemungkinan bersamaan waktunya dengan tambahan penghasilan tahun anggaran 2024.
“Sehingga bapak ibu guru akan dapat dobel,”pungkasnya disambut gemuruh tepuk tangan peserta konferensi.
Sementara Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd di kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PGRI Sulteng di bawah kepemimpinan Syam Zaini, S.Pd., M.Si.
Diantaranya menjadikan PGRI Sulteng sebagai PGRI provinsi paling taat membayar iuran dan menjadi contoh bagi PGRI di daerah-daerah lainnya.
“Terimakasih PGRI Sulawesi Tengah yang lunas iuran, iuran ini sangat berarti sebagai bensin untuk perjuangan (organisasi) kita,” ungkapnya berterimakasih.
Jelang transisi pemerintahan nasional, ia mengajak guru untuk menyambutnya optimis dengan terus melanjutkan karya inovasi dan sinergitas membangun SDM menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami sudah menyiapkan konsep untuk pemerintahan selanjutnya,” ucapnya yang akan disodorkan ke pemerintah baru.
Pada momen konferensi ini turut diserahkan penghargaan ke PGRI Kabupaten/Kota yang taat tata kelola organisasi dengan melunasi iuran hingga Juli 2024.
Diantara penerimanya PGRI Kota Palu, PGRI Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Banggai Laut dan Tolitoli. (**)
