Melalui sambutannya, Nasrun menegaskan bahwa pengawasan Pemilu membutuhkan kesiapan mental dan profesionalisme dari setiap pengawas, khususnya Panwascam yang dianggap sebagai ujung tombak dalam proses pengawasan di lapangan.
“Kehadiran teman-teman Panwascam sebagai ujung tombak kami sangat penting. Ujung tombak ini harus sering diasah, yakni dengan menyamakan persepsi kita menghadapi tahapan pemilu seperti penetapan calon, masa kampanye, hingga pemungutan suara,” ujarnya di Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pilkada 2024 Se-Provinsi Sulteng.
Dirinya juga menerangkan bahwa saat ini ada tiga tahapan penting yang tengah berjalan, yakni tahapan pemutakhiran data, tahapan pencalonan, dan tahapan pengadaan logistik, Jum'at (13/9/2024).
“Tahapan pemutakhiran data sudah pada tahap pleno di tingkat kecamatan, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan berlangsung pada 14 - 21 September di kabupaten/kota. Selain itu, tahapan pencalonan sudah masuk dalam tahap penelitian dokumen, dan insyaallah pada 22 September nanti, pasangan calon kepala daerah akan ditetapkan,” tambahnya.
Selain itu, Nasrun juga mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparatur negara, terutama kepala daerah dan ASN yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kami menghimbau kepada seluruh kepala daerah yang mencalonkan kembali untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye, yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Cuti ini baru aktif pada tanggal 25 September,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Nasrun menyinggung hasil pemetaan indeks kerawanan yang menempatkan Sulawesi Tengah dalam lima besar provinsi dengan kerawanan tinggi.
“Sulawesi Tengah saat ini berada di posisi kelima dalam pemetaan kerawanan yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, dengan 27 indikator yang semuanya terpenuhi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar situasi yang diprediksi tidak benar-benar terjadi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Nasrun tak bosan mengingatkan para pengawas Pemilu untuk bersiap menghadapi tugas berat setelah penetapan calon pada 22 September 2024.
“Pengawasan dan penindakan kita dimulai tanggal 22 September. Mulai saat itu, seluruh pelanggaran kampanye akan kami proses, termasuk netralitas ASN dan keterlibatan aparat desa. Teman-teman pengawas harus siap berjibaku keras, sebab tugas negara ini menanti kita,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran pengawas Pemilu dari kabupaten/kota, Forkopimda, dan media, Sekda Provinsi Sulteng, dan 880 panwascam yang diharapkan turut berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 Sulteng. (*) Agus
