Membangun Toleransi: FKUB Sulteng-Sulbar Berkolaborasi Demi Kerukunan

Sekretaris FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Doktor Haji Muhammad Munif Aziz Godal menyerahkan piagam kepada pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Barat yang diterima oleh Ketua Sahabuddin Kasim, di Kota Palu, Sabtu (10/8).

infoselebes.com, Palu - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Provinsi Sulawesi Barat telah memulai langkah besar untuk memperkuat kerukunan umat beragama di kedua provinsi tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas kerukunan, khususnya di wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Sekretaris FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Muhammad Munif Aziz Godal, menekankan pentingnya sinergi ini sebagai kunci dalam mendorong kerukunan yang lebih baik. "Sinergi dengan FKUB Sulawesi Barat merupakan langkah strategis yang sangat penting," ujar Munif di Kota Palu, Senin (12/8).

Munif juga menyampaikan bahwa FKUB Sulawesi Tengah, di bawah kepemimpinan Ketua Prof. Kiai Haji Zainal Abidin, baru saja menerima kunjungan studi banding dari FKUB Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Sahabuddin Kasim beserta jajaran pengurusnya. Kunjungan yang berlangsung pada Sabtu (10/8) ini, menurut Munif, merupakan wujud komitmen besar dalam meningkatkan kualitas kerukunan melalui penguatan kolaborasi antar lembaga.

"Kami memandang studi banding dan silaturahim ini sebagai bentuk komitmen kebangsaan yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," kata Munif. Ia juga menambahkan bahwa FKUB Sulawesi Tengah dan FKUB Sulawesi Barat akan bersama-sama melakukan pembinaan umat beragama di wilayah perbatasan, dengan pendekatan moderasi beragama sebagai landasan.

FKUB Sulawesi Tengah dikenal sangat aktif dalam mengampanyekan pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial-keagamaan yang dikolaborasikan dengan pemerintah, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat.

"Kerukunan adalah upaya merawat kebhinnekaan, serta menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Munif. 
**