Ketua AMAN Bangkep Jemianto Maliko menegaskan kembali, rencana masuknya tambang batu gamping di Pulau Peling sangat meresahkan masyarakat adat. Bukan tidak mungkin, ekspansi pertambangan akan menyingkirkan ruang hidup masyarakat adat. Tanah leluhur, hutan dan tradisi (budaya) akan terkikis habis akibat rakusnya industri pertambangan.
" Terdapat 27 komunitas adat di Bangkep yang tidak akan memilih kandidat yang pro terhadap tambang," tegas Jemi. (13/8/24)
Sementara itu beberapa lembaga Non Goverment Organization (NGO) seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menyuarakan keprihatinan terhadap daerah Banggai Kepulauan yang saat ini diserbu oleh puluhan izin usaha pertambangan (IUP). Jatam menilai bukan tidak mungkin dimomen Pilkada 2024 ini para kandidat punya kepentingan bisnis.
Direktur Jatam Sulawesi tengah Moh Taufik menjelaskan, jejaring oligarki tambang seringkali menjadi pemain belakang layar yang mensuport kontestan Pilkada. Sehingga barternya ketika terpilih, mempermudah penjarahan sumber daya alam di daerah yang biasa disebut Pulau Peling itu.
" Tidak ada harapan jika para calon pemimpin tidak berpihak pada rakyat dan tidak peduli pada kerusakan alam. Olehnya masyarakat harus lebih cerdas memilih pemimpin kedepannya," kata Taufik.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah mengatakan keterlibatan korporasi dalam pendanaan pemilu diluar dana partai politik memiliki hubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam. Maka dari itu, seringkali pilkada dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadi arena “pertempuran” antar investor politik.
" Sangat rawan dalam momentum Pilkada sumber daya alam jadi alat transaksional termasuk tambang," Jelas Umang Walhi Sulteng.
" Tingginya biaya pilkada tersebut tak jarang membuat para kandidat harus mencari sponsor untuk membiayai ongkos politiknya," tambah Umang.
Dari data yang dihimpun Walhi, terdapat 39 perusahaan yang rencananya akan melakukan operasi di Pulau Peling tersebut. Hal ini pun menjadi kekhawatiran masyarakat, apalagi yang berada di areal konsesi. Mereka menilai, ini akan berdampak negatif pada lingkungan dan kelangsungan hidup.
Samsir
