Pasalnya, Tim yang dibentuk ditingkat Provinsi Sulteng dan tim Pemerintah Daerah Morut bersamaan melakukan verifikasi dan validasi lahan masyarakat.
" Ke dua tim ini saling bersamaan jalan. Jangan sampai apa yang dilakukan menjadi tumpang tindih tupoksi," kata Noval A Saputra yang juga anggota Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng. (16/7/24)
Sebelumnya, para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Morut. Unjuk rasa yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Tim Provinsi yang tidak transparansi dalam melakukan verifikasi dan validasi tersebut.
Olehnya, untuk mengakomodir keinginan massa aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Musda Guntur bersepakat membuat pertemuan pada 21 Mei 2024 dengan para petani dan Kepala Desa dilingkar PT ANA sekaligus mengevaluasi hasil kerja tim desa yang telah dilaporkan kepada Pemprov Sulteng.
Dalam pertemuan itu, lahir ke sepakatan yang tertuang dalam berita acara dengan beberapa poin bahwa. Kepala Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe dan Towara agar membentuk tim verifikasi dan validasi kepemilikan lahan masyarakat, dengan skema resolusi konflik agraria struktural yang disepakati sekaligus melibatkan Serikat Petani Petasia Timur dan nama-nama yang dibentuk dalam SK Gubernur.
Selanjutnya, Tim yang dibentuk diberikan waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak berita acara ini ditandatangani dan melaporkan hasilnya untuk di evaluasi oleh Pemda Morut.
" Bahwa adanya surat undangan mediasi dari Pemprov Sulteng yang rencananya dilaksanakan pada tanggal Kamis 18 Juli 2024, seharusnya tidak lagi dilaksanakan, karena tidak sejalan dengan hasil berita acara 21 Mei 2024 antara Pemerintah Daerah Morowali Utara dengan Serikat Petani Petasia Timur, salah satu dasarnya adalah mengevaluasi hasil kerja tim desa yang tidak transparan dan partisipatif," tegas Noval.
" Untuk saat ini tim yang dibentuk oleh Pemda Morowali Utara telah berkerja ditingkatan desa masing-masing melakukan verifikasi dan validasi," kata Noval yang intens melakukan pendampingan terhadap para petani.
Sementara itu, Sekda Musda Guntur dikonfirmasi melalui pesan Whatsap mengatakan, kalau Pemda Morut hanya mengarahkan agar desa membentuk tim verifikasi dan validasi dengan melibatkan LSM dan Serikat Petani untuk memverifikasi kembali alas hak masyarakat.
" Pemda saat ini lagi menunggu hasilnya untuk dibahas ditingkat Kabupaten," kata Musda.
Samsir
