 |
| Foto : Irfan, Ketua Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) |
infoselebes.com, Banggai - Ketua Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Banggai Kepulauan (Bangkep) Provinsi Gorontalo, Irfan, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai Kepulauan untuk memulihkan anggaran sewa sekretariat Organisasi Daerah (Organda) Bangkep Se-Indonesia yang telah dipotong.
Dalam Rilis yang di terima media ini pada Sabtu (6/7/2024), Irfan menjelaskan bahwa Pemda Banggai Kepulauan telah memotong anggaran sewa sekretariat yang awalnya diusulkan oleh bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) untuk Tahun Anggaran 2025. Pemotongan ini berdampak pada beberapa Organda, termasuk KPMI Bangkep di Gorontalo, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Banggai Kepulauan (IPBK) di Palu, Ikatan Keluarga Mahasiswa Banggai Mantoh (IKMBM) di Makassar, Keluarga Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai (KAMIMO) di Banggai-Luwuk, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Banggai Kepulauan (IPPMBK) di Yogyakarta, dan Mahasiswa dan Pemuda Pulau Banggai (MMPP) di Manado.
"Masalah ini muncul ketika kami berkoordinasi dengan Kesra dan mendapatkan informasi bahwa anggaran sudah diusulkan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, untuk tahun 2025, anggaran tersebut dipotong dari Rp 32 juta menjadi hanya Rp 5 juta," ungkap Irfan. "Bappeda Bangkep menyatakan bahwa anggaran sekretariat tidak termasuk sebagai program prioritas atau program rutin," tambahnya.
Irfan menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakpedulian Pj Bupati Banggai Kepulauan dan Sekda terhadap kepentingan mahasiswa. "Sebagai Ketua Umum KPMI Bangkep Provinsi Gorontalo, saya menolak kebijakan ini karena merugikan mahasiswa di enam Organda, khususnya KPMI Bangkep di Gorontalo," tegasnya.
Irfan juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan visi misi Pemda Banggai Kepulauan untuk kemajuan daerah. "Daerah yang maju harus memperhatikan kepentingan pendidikan, terutama terkait kualitas dan pelayanan SDM terhadap mahasiswa Banggai Kepulauan yang sedang berkuliah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran sekretariat ini dapat mengancam keberlanjutan pendidikan mahasiswa Banggai Kepulauan di luar daerah karena tidak ada lagi tempat tinggal gratis. "Saya mengajak seluruh mahasiswa Bangkep di berbagai provinsi/kota di Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan dan menggugat Pemda Bangkep," pungkas Irfan.
