Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa rakor ini membahas dua agenda yakni ; pertama, pembahasan progres pembangunan, kesiapan penghunian, dan dukungan penyambungan daya listrik.
Kedua, pembahasan kendala yang dihadapi dan dukungan yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemanfaatan huntap.
Ia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan Huntap ini dengan baik.
Kepala Sub Direktorat Rumah Khusus Wilayah III Arsa melaporkan, progres pembangunan Huntap per 6 Juli 2024 bahwa pembangunan secera keseluruhan terbagi dalam dua tahap, tahap satu sudah selesai dan sementara menjalankan tahap dua. 
Huntap tahap mandiri II sebanyak 103 unit, tahap 2A 712 unit telah selesai, tahap 2B 1252 unit progres pembangunan 77,65 persen, tahap 2C 629 (95,2 persen) tahap 2D 449 unit (95,5 persen) tahap 2E 581 unit (98 persen) dan tahap 2F 154 unit (64,88 persen)
Selanjutnya, ia menjelaskan progres penyambungan listrik di huntap yakni, huntap 2A dan huntap tahap mandiri II sudah selesai, huntap 2B sudah tersambung 840 unit dan 412 unit belum terpasang, huntap 2C 535 unit dan belum terpasang 94 unit, huntap 2D 291 unit dan belum terpasang 158 unit, huntap 2E 542 unit dan belum terpasang 39 unit serta huntap 2F belum terpasang karena masih dalam tahap pembangunan.
"Huntap yang terbangun secara keseluruhan berjumlah 5,529 unit, siap huni 5066 unit, serah terima 4,380 unit, terhuni 1,369 unit", sebut Arsa
Mewakili pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten II Rudi Dewanto menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah melaksanakan pembangunan Huntap di Sulawesi Tengah.
Selain itu, Asisten II juga melaporkan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala di huntap saat ini yakni, listrik, lampu dan air serta drainase yang yang rusak di huntap Talise.
Turut hadir : Direktur Rumah Khusus dan Kepala Balai P2P Sulawesi II Kementerian PUPR RI, Direktur Utama PT. PLN (Persero) diwakili Direktur Distribusi dan General Manager Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo serta pejabat terkait lainya. *
