Bimtek yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga dihadiri oleh pejabat KPK beserta jajaran, unsur Forkopimda Sulteng, Inspektorat Daerah Sulteng Salim, Kaban Kesbangpol Arfan, serta para peserta Bimtek.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh M. Sadly Lesnusa, disampaikan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diperlukan pemahaman yang mendalam serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti korupsi, dan seluruh elemen masyarakat.
“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI yang telah menyelenggarakan Bimtek ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Sadly.
Sadly juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
"Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tegasnya.
Melalui Bimtek ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif dalam mencegahnya.
“Semoga dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat, kita dapat membangun Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi,” tambah Asisten III.
Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa KPK menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang dengan membentuk strategi Trisula dalam pemberantasan korupsi, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Johnson menjelaskan bahwa undang-undang mensyaratkan pemberantasan korupsi akan semakin efektif apabila melibatkan peran serta masyarakat.
“Hari ini kami berada di Kota Palu untuk melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Johnson.
Johnson juga mengajak masyarakat untuk memberikan laporan pengaduan terhadap korupsi melalui Website KPK, www.kpk.go.id, dengan memilih menu "KPK Whistleblower's System".
Ia berharap melalui Bimtek ini masyarakat dapat memahami korupsi dan dampaknya, serta bersama-sama memberantas korupsi.
Dengan demikian, acara Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat dan pemerintah dalam melawan korupsi, menuju Sulawesi Tengah yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.
