Peristiwa ini terjadi saat Syamsuddin Tobone, yang juga merupakan Kepala Biro SCTV Palu sekaligus Dekan Fakultas Sastra Unisa, hendak melakukan wawancara dengan Kombes Pol Dodi Darjanto di Tugu 0 Kilometer, Palu, pada Rabu pagi. Menurut keterangan Syamsuddin, wawancara tersebut telah dijadwalkan sebelumnya melalui asisten pribadi Dodi.
"Saya sudah janji mau wawancara dari kemarin lewat asprinya. Akhirnya tadi pagi Pak Dir bersedia jam 08.30 WITA di Tugu 0. Setelah apel, saya bertemu beliau untuk memulai wawancara. Saya pakai seragam SCTV, rapi. Setelah salam dan kenalan, saya mau mulai merekam. Dia langsung berkata, 'Kenapa merekam wawancara pakai HP? Saya tidak mau. Masak wawancara pakai HP, HP merek Cina lagi. Suruh direkturmu belikan HP yang canggih,'" ungkap Syamsuddin.
Syamsuddin menjelaskan bahwa ia mencoba memberi tahu Kombes Pol Dodi bahwa teknologi saat ini memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi menggunakan ponsel. Namun, penjelasannya tidak diterima dengan baik. "Sampai anak buahnya, anggota lantas Polda, datang dan membisikkan kepada saya, bilang sudah, tidak usah dibantah," tambahnya.
Reaksi keras muncul dari komunitas jurnalis di Palu, yang menilai tindakan Kombes Pol Dodi Darjanto tidak profesional dan merendahkan kerja jurnalis. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, penggunaan ponsel adalah pilihan yang praktis dan efisien.
Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah, Abdee Mari, mengecam tindakan tersebut sebagai pelecehan terhadap profesi jurnalis. "Sebagai pejabat publik, dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang merendahkan profesi. Kami meminta pihak Polda Sulteng mengklarifikasi hal ini dan memberi sanksi kepada yang bersangkutan," tegas Abdee.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kombes Pol Dodi Darjanto melalui pesan singkat WhatsApp belum mendapatkan respons hingga saat ini.
Insiden ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Komunitas jurnalis berharap ada tindakan tegas dan permintaan maaf dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
