Palu, Infoselebes.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, bersama Kepala Departemen Sekuriti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudy Fajar, menandatangani Pedoman Kerjasama Teknis. Penandatanganan ini berlangsung di Aula Rupatama Polda Sulteng, Kamis (13/6/2024).
Pedoman Kerjasama Teknis ini merupakan langkah lanjut dari Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan Polri Nomor MoU-0007/SKKIA0000/2023/SO dan Nomor: NK/35/X/2023, yang mengatur tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, dalam sambutannya menyatakan bahwa tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi dalam rangka bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di lingkungan SKK Migas.
"Sektor energi fosil, khususnya minyak dan gas bumi (migas), sangat berperan penting bagi ketahanan bangsa Indonesia. Saat ini pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi nasional sebagai energi transisi menuju net zero emission pada tahun 2060," ujar Kapolda.
Ia menambahkan, "Pertumbuhan konsumsi gas dalam negeri terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. Apabila penambahan cadangan tidak lebih cepat dari pertumbuhan konsumsi ini, Indonesia bisa menjadi net gas importer, seperti halnya menjadi net oil importer sejak 2004."
Wilayah Sulawesi Tengah memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Pamobvit, terdapat 11 perusahaan migas di wilayah ini, terdiri dari 10 perusahaan milik BUMN dan 1 perusahaan milik swasta.
"Dengan adanya pedoman kerjasama teknis ini, diharapkan dapat menjadi sarana kerjasama dalam pengamanan terhadap objek vital nasional di wilayah kerja operasi KKKS, baik berupa pengamanan aset maupun operasional," jelas Irjen Agus Nugroho.
Sementara itu, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas, Rudy Fajar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulteng dan jajarannya atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik.
"Harapan kami, sinergi antara industri hulu Migas dengan para pemangku kepentingan, khususnya di bidang keamanan, dapat semakin padu dan memiliki kesamaan arah dan peran. Ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Rudy Fajar.
Ia menambahkan bahwa kontribusi hulu Migas dalam APBN Indonesia adalah yang terbesar kedua setelah penerimaan pajak. Gangguan dalam operasional hulu Migas akan berdampak pada penerimaan negara dan stabilitas BBM di Indonesia.
"Komunikasi dan koordinasi dengan Polda Sulteng selama ini berjalan dengan baik, bahkan hingga ke level Polsek di wilayah kerja hulu migas," terang Rudy.
Penandatanganan Pedoman Kerjasama Teknis ini turut disaksikan oleh Penasehat Ahli Kepala SKK Migas bidang keamanan Irjen Pol (Purn) Bambang Priambadha, Dedy Hidayat Kepala Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, Visnu Cekti Bhawono Relation Security & Comdev Manager KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, Rakhmatsyah Manager HSSE Operation Zone 13, dan PJU Polda Sulteng. (*)
