infoselebes.com, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menargetkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 masuk dalam 5 besar secara nasional. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri kegiatan optimalisasi dan tata kelola Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa (11/06/2024).
Dalam acara tersebut, Gubernur Rusdy Mastura didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina. Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa target ini dapat tercapai karena kinerja positif Sulawesi Tengah yang diakui oleh pemerintah pusat.
Gubernur memaparkan sejumlah prestasi yang mendukung optimisme tersebut, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 11,91 persen pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,05 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 70,54 poin pada tahun 2022 menjadi 71,66 poin pada tahun 2023. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan dari 3,75 persen pada tahun 2022 menjadi 2,95 persen pada tahun 2023, serta angka kemiskinan ekstrem turun dari 3,02 persen menjadi 1,44 persen pada periode yang sama.
Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat lonjakan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 triliun per Maret 2024. Realisasi investasi juga melampaui target, mencapai Rp 111,98 triliun pada tahun 2023, melebihi target yang diberikan sebesar Rp 111,68 triliun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju good governance dan clean government. Gubernur Rusdy Mastura bertekad untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Gubernur menekankan pentingnya perangkat daerah untuk serius melakukan perbaikan dengan memperhatikan validitas dan akuntabilitas data agar masyarakat bisa merasakan hasil kinerja pemerintah daerah, guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju.
Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, menyatakan bahwa LPPD merupakan laporan wajib yang harus diserahkan oleh seluruh kepala daerah setiap tahunnya. Hasil EPPD Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat ke-29 menjadi peringkat ke-15 secara nasional.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai capaian positif ini, Sulawesi Tengah berada di jalur yang tepat untuk mencapai peringkat 5 besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025, membawa harapan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Editor : Sofyan
Source : Diskominfo Santik Sulteng
