Aktivis agraria itu menilai bahwa, tim Provinsi yang melakukan verifikasi dan validasi lahan tidak sama sekali melibatkan para petani khususnya yang tergabung dalam Serikat Petani Petasia Timur (SPPT).
Bahkan menurutnya, ada kejanggalan dan ketidakadilan dalam proses pelepasan tersebut. Karna terdapat nama-nama baru bermunculan. Hal ini tentunya bisa memicu konflik horizontal antar masyarakat.
" Jangan sampai tim penyelesaian konflik justru sebaliknya mendorong konflik itu terjadi," jelasnya. (7/5/24).
" Seharusnya dalam proses itu lebih transparan dan melibatkan para petani yang selama ini berkonflik dengan perusahaan," tambah Eva.
Ambo Endre sebagai Pimpinan Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) sangat menyayangkan mereka tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
Padahal dalam surat Keputusan Gubernur nomor 500.6.4.3/669/RO. Hukum-G ST/2023 mereka dilibatkan dalam pembentukan tim reverifikasi dan revalidasi pelepasan lahan di PT ANA.
" Anehnya dalam proses pelepasan di desa bunta, terdapat nama-nama baru muncul seperti Melvan dan lain-lain. Hal ini sangat tidak adil bagi kami sebagai serikat petani," tegasnya.
" Olehnya kami secara tegas menolak segala bentuk proses pelepasan karna tidak melibatkan kami," kata Ambo.
Sementara itu, Kepala Desa Tompira Supran Tanadi pun merasa keberatan ketika proses pelepasan di Desa Bunta tidak melibatkan dirinya. Apalagi sebagai Desa tetangga.
Karna menurutnya, masalah tapal batas antara Desa Bunta dan Tompira sampai saat ini belum selesai. Sehingga pelepasan lahan di Desa Bunta harus juga melibatkan Desa Tompira.
" Jangan sampai hal ini menjadi konflik ditingkatan masyarakat di dua desa tersebut," kata Kades Tompira.
Samsir
