 |
| Kondisi Ruang Guru dan Kepsek SMAN 1 Sidoan |
Infoselebes.com, Palu - Miris, itulah kata yang pas dialamatkan kepada SMA Negeri I Sidoan. Diduga hanya gara gara "Fee" sebesar 5 persen yang tidak disetor pada saat mendapatkan bantuan Laboratorium Kimia dan RKB 2022 silam, kini sekolah yang berada di wilayah pantai timur Parigi Moutong terkesan masuk 'daftar hitam' penerima bantuan.
Kendatipun, berbagai upaya dilakukan pihak sekolah agar dapat diberikan bantuan untuk memperbaiki kerusakan gedung ruang guru dan ruang kepala sekolah yang tak layak pakai hanyalah sekedar bermimpi disiang bolong.
"Sudah berbagai upaya kami lakukan, termasuk memperbaiki dapodik, dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi namun tak ada realisasi," keluh Jasmin Rahman, Kepala SMAN l Sidoan, kepada media ini, pekan lalu.
Padahal kata dia, kondisi ruang guru maupun ruang kepala sekolah sangat memprihatikan.
"Jika hujan, air tergenang.Akibatnya kerusakan pada lemari dan beberapa berkas.Saat ini, para guru hanya menumpang pada gedung laboratorium yang dibangun beberapa tahun lalu," ungkapnya.
Jasmin menduga tidak terealisasi bantuan ke sekolahnya dan seakan akan dipersulit lantaran tidak menyetor 'fee'.
Karena menurutnya, sesuai pelaporan yang dikembalikan, untuk diperbaiki kembali munculah bahasa dari ketua panitia saat tiba ke sekolah, dimana ia menyampaikan ke padanya.
"Pa kepsek, Pak Konsultan Bilang Nanti Ba Kencing Ayam Baru Dapat Bantuan Lagi Kamu Orang Itu," kata Jasmin, menirukan ucapan dari ketua panitia berinisial 'MR' yang disampaikan oleh konsultan.
Berdasarkan ucapan itu, "saya sampaikan kembali ke ketua panitia tersebut, tahu maknanya itu, gara-gara kamu bersama (Bendahara red) tidak mau kasih Fee yang 5% itu, berarti kita akan sial, kedepannya, kita tidak akan mendapatkan bantuan lagi," pungkasnya.
Kepsek Jasmin juga menerangkan bahwa memang saya pernah dengar bahasa miring, mungkin dari kabid melalui arsiteknya atau konsultan, olehnya dibayar lah konsultan 2% karena memang itu menjadi kesepakatan waktu itu, karena memang konsultan yang atur gambar dan lainya.
Namun rupanya ada kesepakatan saat Rakor dengan para kepala sekolah waktu di hotel Best Western Plus Coco Palu waktu itu disampaikan isu bahwa kita menyetor 5%.
Sementara itu ketua panitia dan bendahara itu ikut Workshop di Swiss Bell Hotel yang di hadiri Kadis Pendidikan dengan penyampaian bahwasanya untuk kegiatan DAK swakelola 2022 itu dinas tak meminta itu. Namun ternyata di belakang ada 5 % tersebut.
"Olehnya saya minta ke bendahara yang 5% itu untuk di setor ke dinas, sebagai imbalan dan ucapan terima kasih. Tapi bendahara tidak mengindahkan, karena mendengar langsung arahan ibu kadis, maka munculah perdebatan itu, dan saya tidak mau gegabah maka saya diamkan itu," imbuhnya.
Sementara Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekertaris Dinas Dr.Asrul Achmad S.Pd, M.Si membantah terkait adanya Fee 5% tersebut
"Dinas tidak pernah meminta minta fee begitu, kalau lebih jelasnya silahkan hubungi bidang teknisnya," tegas mantan Kabid GTK itu.
Sementara kepala Bidang PSMA, M. Yunus saat di Konfirmasih media ini, Jumat (26/4/2024) mengatakan "Bahwa mekanisme penentuan dapat bantuan DAK itu di tentukan oleh pusat melalui Dapodik, dan pertemuan khusus di hotel itu saya jamin tidak ada, pertemuan di hotel adalah kegiatan sosialisasi peserta menerima materi tentang pelaksanaan DAK terkait" Jelasnya.
Sementara kepala Bidang PSMA, M. Yunus saat di Konfirmasih media ini, Jumat (26/4/2024) mengatakan "Bahwa mekanisme penentuan dapat bantuan DAK itu di tentukan oleh pusat melalui Dapodik, dan pertemuan khusus di hotel itu saya jamin tidak ada, pertemuan di hotel adalah kegiatan sosialisasi peserta menerima materi tentang pelaksanaan DAK terkait" Jelasnya.
Yunus Juga menambahkan "Mengenai kalimat kepsek, sudah memperbaiki dapodiknya; sampai hari ini dokumen Justifikasi PUPR nya belum di Upload di DAPODIK" tutupnya
Sofyan
