Infoselebes.com. Bangkep - Dalam kunjungan kerjanya, Presiden RI Joko Widodo menginjakkan kakinya di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Sulawesi Tengah, pada Selasa (26/3/2024).
Ada dua agenda dalam kunjungan kerjanya tersebut, yakni peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) dalam kawasan Ibu Kota, dan peninjauan Pasar Tradisional Salakan.
Namun kedatangan orang no wahid di nusantara ini mendapat berbagai respon dari kalangan masyarakat. Tidak terkecuali dari para aktivis pemerhati lingkungan.
Pasalnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjanya di daerah yang saat ini tengah dalam gempuran korporasi tambang batu gamping (kapur).
Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, sekitar 35 perusahaan telah mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Daerah yang biasa disebut Pulau Peling itu memiliki luasan 2.448,79 km2, dan mengandung karst (kapur) sebanyak 85 persen. Sehingga memungkinkan dilirik investasi dalam menggali potensi tersebut, guna mendukung kepentingan industri nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Walhi juga menjelaskan, Bangkep kaya dengan keragaman hayati di darat maupun lautan. Masyarakat bergantung hidup dari sektor perikanan, perkebunan dan pertanian. Namun kini, eksosistem karst di Pulau itu terancam dengan adanya tambang.
" Kabupaten Bangkep mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan ekosistem karst tahun 2019. Namun ketika wilayah ini ditambang tentunya bertabrakan dengan semangat Perda tersebut," kata Umang, Walhi Sulteng.
Sementara itu, Wilayah Bangkep juga masuk dalam zona kawasan industri perikanan halal. Tentunya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,dengan memanfaatkan potensi sektor kelautan dan perikanan. Hal itu seiring dengan Sulawesi Tengah menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sehingga hal ini bertolak belakang dengan semangat menjadikan Bangkep sebagai daerah pemasok pangan untuk IKN. Namun dilain sisi, eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk pertambangan masuk menggempur Pulau itu.
Warga lingkar tambang pun menilai hadirnya tambang akan berdampak pada ruang hidup mereka, misalnya pencemaran lingkungan, hilangnya tanah adat, tercemarnya laut. Apalagi wilayah tambang sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran mereka.
Samsir
