Pasalnya, surat perjanjian kerjasama tidak pernah diperlihatkan kepada para petani. Padahal ditahun 1998 sebelum penanaman dilakukan, sertifikat dikumpulkan oleh pihak perusahaan.
Selanjutnya, dari rentang waktu tahun 1998 barulah di tahun 2008 dikonversi kepada pemilik lahan untuk dikelola. Dan mirisnya lagi, sertifikat para petani sebagian belum dikembalikan oleh perusahaan.
" Sebelum sawit, kami para petani menanam pisang, ubi, mangga, kelapa," ungkap petani. (22/3/24)
Disisi lain para petani merasa resah karna penjualan buah sawit harus ke- PT KLS. Ketika mereka jual ditempat lain, para petani mendapat intimidasi bahkan penghadangan ketika melewati pos penjagaan perusahaan yang dikawal ketat aparat keamanan. Padahal sebagian besar para petani tersebut telah lunas masa kreditnya.
" Bahkan ada ancaman, untuk block sawit yang sudah lunas akan digusur ketika tidak menyetor buah ke KLS," kata petani.
Noval A Saputra Aktivis Agraria mengatakan, PT KLS termasuk perkebunan sawit yang cukup lama dan besar diwilayah Kabupaten Banggai. Namun sejarah panjang catatan konflik agraria antara petani dengan perusahaan tersebut tidak pernah ada habisnya.
Kasus di Kecamatan Toili dan Toili Barat yang menimpa petani plasma, sambung Noval, secara faktual adalah kemitraan yang sudah lunas kreditnya. Dan ini merupakan ranah perikatan atau ranah perdata, maka tidak ada dasar untuk dipaksakan masuk ke ranah pidana.
Apalagi dibeberapa kejadian dilakukan penghalangan unit truk bermuatan sawit milik petani plasma yang melibatkan anggota Polri dan TNI. Dan petani atau ketua kelompok petani plasma tidak pernah diperlihatkan surat perjanjian kerjasama.
" Disinilah pentingnya Negara (Pemerintah) hadir dalam mengelola sumber daya alam. Negara harus berada di tengah-tengah dan berpihak kepada rakyat,” tutup Noval yang juga pengurus Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah.
Samsir
