Infoselebes.com, Palu - Perencanaan pendidikan dengan mengusung model musrenbang dinilai tepat guna mengidentifikasi permasalahan pendidikan untuk segera diambil tindakan.
Hal ini dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si saat membuka Rakor dan Sinkronisasi Bidang Pendidikan se Sulteng pada Senin malam (26/2) di hotel Aston.
Menurut Fahrudin, yang malam itu mewakili Gubernur Rusdy Mastura, penyelesaian masalah pendidikan di Sulteng tidak boleh hanya didasarkan pada level pemerintahan dan kewenangan.
Secara undang-undang urainya memang telah jelas diatur bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) dilimpahkan wewenangnya ke Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus dilimpahkan wewenangnya ke Pemerintah Provinsi akan tetapi kedua entitas ini dipandangnya mesti membangun kolaborasi dan sinergitas.
“Tidak boleh dilakukan secara parsial karena ada kesinambungan (pendidikan) yang terus berlanjut. Harus ada kolaborasi dalam membangun pendidikan karena pendidikan adalah tanggungjawab kita semua,” imbuh asisten memberi pandangan.
Hal lain yang jadi fokus asisten ialah bagaimana strategi kita untuk memenuhi 8 indikator prioritas yang telah ditetapkan kementerian dikbudristek bersama kementerian dalam negeri.
Ke-8 indikator ini bertujuan mengukur kinerja pemerintah daerah bidang pendidikan dalam pencapaian SPM.
Indikator-indikator provinsi terdiri dari: (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan dan (8) Iklim Inklusivitas.
Sementara 8 indikator prioritas kabupaten/kota terdiri dari: (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.
“Semoga indikator-indikator ini jadi landasan Dinas Pendidikan (provinsi dan kabupaten kota) untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang,” harapnya supaya tersusun perencanaan yang baik melalui rakor dan sinkronisasi bidang pendidikan.
Kegiatan dijadwalkan selama 3 hari dengan mengundang peserta lebih kurang 60 orang serta narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Sulteng.
Turut mendampingi Asisten dalam pembukaan Rakor tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Yudiawan SKM, M, Kes, Sekdis Dr.Asrul, Kabid Pembinaan SMA, M, Yunus, dan Kabid Pembinaan SMK Zulfikar. (**)
