Infoselebes.com.Bangkep - Aktivis Agraria Noval A Saputra meminta dengan tegas agar Gubernur Sulawesi Tengah menghentikan aktivitas PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Morowali Utara. Bukan tanpa alasan, menurutnya selama perusahaan sawit itu beroperasi kurang lebih 15 Tahun tidak sama sekali mengantongi izin HGU.
Noval yang juga mantan Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulteng itu menjelaskan, salah satu syarat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05 tahun 2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
" Kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) budidaya tidak akan berlaku apabila kebun belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU)," ucapnya. (14/12/23)
Selain itu kata Noval, setelah memperhatikan dan membaca Surat Edaran Gubernur Sulteng nomor 300/714/ Setdaprov tentang ketertiban dan keamanan diwilayah perkebunan sawit PT ANA pertanggal 6 desember.
Pada isi surat edaran tersebut, secara garis besar meminta masyarakat petani untuk di tertibkan dan menghentikan segala aktivitasnya di areal yang di kelola oleh perusahaan sawit, sampai dengan adanya hasil kerja tim reverifikasi dan revalidasi yang tengah berjalan.
Menurutnya jika surat edaran tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat petani, maka prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan sama sekali tidak diterapkan, karena seyogyanya Gubernur Sulteng juga harus memasukan point penekanan untuk menertibkan dan menghentikan aktivitas PT ANA sehingga terjadi penghormatan bagi masyarakat petani.
Disamping itu dia juga mendesak Negara melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencari resolusi konflik agraria struktural yang berkepanjangan di Kabupaten Morowali Utara khususnya antara petani dengan PT ANA sehingga keterlibatan Negara dapat mengarah pada keadilan agraria.
" Kalau tidak ini sungguh sebuah ketimpangan agraria yang sangat luar biasa," ucapnya.
Samsir
