Infoselebes.com. Bangkep - Koalisi Advokasi Karst mendesak Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan (Bangkep) untuk membatalkan atau pun menghentikan segala bentuk rekomendasi izin pertambangan batu gamping yang akan beroperasi di Pulau Peling.
Koalisi tersebut terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Salanggar, Komiu, Wahana Peling Conservation (WPC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan AMAN Bangkep.
" Pemda Bangkep harus memikirkan dampak bencana yang akan muncul akibat pertambangan secara besar-besaran, apalagi wilayah Pulau Peling itu cukup kecil," kata Direktur Walhi Sulteng, Sunardi Katili. (25/8/23)
Menurutnya, jika izin lingkungan diberikan kepada sejumlah perusahaan, tentu tidak akan menjamin keberadaan dan keberlangsungan ekosistem karst yang ada, dipastikan berdampak pada kerusakan hutan, mata air, sungai danau, serta habitat spesis endemik, keanekaragaman hayati yang dilindungi.
" Ekosistem Karst merupakan Ekosistem esensial yang wajib dilindungi dan dipertahankan dari kerusakan ekologi," jelas Sunardi.
Hal senada dikatakan oleh Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Moh Taufik bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 16 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem karst menjelaskan kawasan bentangan alam karst memiliki geologi yang unik, memiliki keanekaragaman hayati.
Namun, sambung Taufik, wilayah karst yang berada di Banggai Kepulauan saat ini sedang terancam keberadaannya. Hal ini disebabkan diterbitkannya beberapa konsesi izin untuk kegiatan pertambangan, yang berpotensi merusak ekosistem dikawasan karst tersebut.
" Sehingga penerbitan konsesi izin tambang yang diduga diterbitkan di wilayah karst, penting untuk ditinjau kembali dan dicabut izin-izinnya," tutupnya.
Samsir
