Infoselebes. com - Hilirisasi mineral atau industri nikel tiba-tiba imenjadi perbincangan hangat di Indonesia. Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pidato kenegaraan dihadapan sidang tahunan Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR) Republik Indonesia di Jakarta pada 16 Agustus 2023, mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia telah memberikan keuntungan besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Selain itu, 43 smelter nikel yang telah dibangun di Indonesia akan menghasilkan peluang kerja yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.
Namun pernyataan tersebut tak berbanding lurus dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh beberapa Organisasi Sipil yang tergabung dalam Aliansi Sulawesi. Menurut mereka Presiden sepertinya ingin mengatakan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa berkat hilirisasi, ada lonjakan investasi di sektor mineral nikel yang ikut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Namun sayangnya, Presiden tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif akibat hilirisasi mineral nikel di Indonesia, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti pulau Sulawesi.
" Aliansi Sulawesi berpendapat apa yang disampaikan tentang keuntungan negara dalam hilirisasi nikel adalah pernyataan yang tidak didasari fakta, data dan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Bahkan kami berani mengatakan bahwa pernyataan Presiden keliru dan terkesan membolak balikkan keadaan terkait daya rusak hilirisasi atau smelter baik segi lingkungan maupun perekonomian rakyat," kata Direktur Walhi Sulteng, Sunardi Katili.
Saat ini, kata Sunardi,data yang diperoleh menunjukan angka kemiskinan di Pulau Sulawesi yang merupakan ladang nikel terbesar dan salah satu pusat nikel dunia, masih sangat tinggi bahkan setelah adanya hilirisasi nikel. Data Aliansi Sulawesi menunjukan, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33 persen dari populasi atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi juga tercermin dari rasio gini dan pendapatan daerah yang rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Sedangkan di Sulawesi Selatan, data penduduk miskin mencapai 8,70 persen. Kemudian angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 10,11 persen. Angka ini bahkan merupakan rekor pertumbuhan rakyat miskin tertinggi dalam delapan tahun terakhir.
" Dari tren kenaikan angka kemiskinan di tiga provinsi penghasil nikel terbesar di dunia ini menunjukkan bahwa narasi hilirisasi dapat membuka ribuan lapangan kerja masih sekedar pernyataan kosong sebab tidak menjawab hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani, nelayan dan perempuan. Faktanya malah, keberadaan industri nikel justru menambah kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau, hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan rakyat yang bekerja sebagai petani dan nelayan," tuturnya.
Aliansi Sulawesi dinilai perlu menjelaskan bahwa akibat proyek hilirisasi nikel ada banyak dampak yang timbul, baik ekologis lingkungan hidup utamanya kepada rakyat. Misalnya, Perusakan Hutan, Penghancuran Biodiversity Pulau Sulawesi, Pencemaran udara dan air, akibatnya, sawah dan kebun rakyat digusur dan terus terancam digusur, sumber air dicemari, rakyat dipaksa menghirup udara kotor dan mendapatkan penyakit, sungai tercemar, laut dijadikan pembuangan limbah dan lumpur. Inilah potret hilirisasi yang dibanggakan Presiden Joko Widodo melalui pidato kenegaraannya di depan sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2023.
Rakyat Indonesia berhak tahu bahwa perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan berasal dari Negara China, Brazil dan Jepang. Namun hilirisasi mineral nikel di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan China.
Catatan Aliansi Sulawesi, perusahaan China setidaknya menguasai 80 persen smelter nikel di Indonesia. Di Sulawesi Selatan ada Huady Group. Di Sulawesi Tengah dan Tenggara dikuasai oleh Tsingsang dan Delong Group. Artinya, yang mendapatkan keuntungan paling besar dari hilirisasi nikel di Indonesia adalah group perusahaan China, perusahaan Brazil dan perusahaan Jepang.
" Bagi kami, aktivitas perusahaan-perusahaan smelter China ini perlu dievaluasi pemerintah, hal yang paling urgen untuk segera dievaluasi adalah standar perlindungan lingkungan dan sosial perusahaan China," ungkap Sunardi.
Aliansi Sulawesi yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Tenggara dan Walhi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa proyek hilirisasi nikel Presiden Republik Inodenesia berpotensi kuat membawa malapetaka yang lebih besar bagi rakyat dan lingkungan di Pulau Sulawesi di masa yang akan datang. Olehnya itu, kami menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk :
1. Hentikan proyek hilirisasi dan moratorium pembangunan smelter nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi.
2. Kaji ulang seluruh aktivitas smelter nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
3. Hentikan penerbiitan izin-izin tambang nikel baru di Pulau Sulawesi.
4. Tinjau ulang dan cabut seluruh IUP dan Kontrak Karya Tambang Nikel di dalam kawasan hutan dan wilayah kelola rakyat.
5. Hentikan pembangunan PLTU Captive di Pulau Sulawesi.
Samsir
