Infoselebes.com, Palu - Rapat koordinasi teknis (Rakornis) ke IV rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah kembali dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (13/7).
Rakornis IV ini terdiri dari 4 sesi yang membahas berbagai aspek terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah, meliputi sesi pembahasan evaluasi penyerapan anggaran triwulan II TA 2023, kemudian sesi kedua berfokus pada sinkronisasi pembangunan hunian tetap di kawasan Tondo 2, Talise, dan Petobo. Sesi ketiga membahas penyelesaian lahan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, dan sesi terakhir membahas dukungan pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng.
Selain Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Rakornis IV ini juga dihadiri secara langsung dan melalui daring (Zoom Meeting) oleh pihak internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Perumahan, serta konsultan yang terlibat dalam proyek tersebut. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.
Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulteng, Arie Setiadi Moerwanto, dalam arahannya menyampaikan pentingnya dukungan Pemerintah Kota Palu. Terkait beberapa poin penting yang mencakup penyelesaian klaim lahan di kawasan Tondo 2, yang mencakup lebih dari 157 unit dari total 1056 unit hunian tetap yang akan dibangun.
"Selain itu, Pemda juga menyiapkan segera Lahan untuk IPA kapasitas 2x30lt/detik dalam penyediaan air minum huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, dan appraisal dari KJPP. Distribusi Air tersebut juga diperlukan untuk Universitas Tadulako," sebutnya.
Kasatgas juga meminta percepatan dalam penerbitan izin pembangunan gedung dan SLF, serta penyerahan aset yang terkait.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan konstruksi hunian tetap di kawasan Tondo 2. Persetujuan ini diresmikan melalui Surat Bank Dunia No NSUP-28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022, bahwa telah disetujui berupa Due Diligence Report (DDR) Tondo 2.
Pada awal tahun 2023, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah dan BP2P Sulawesi II telah memulai pembangunan di kawasan tersebut dengan target penyelesaian pembangunan hunian tetap pada Desember 2023. Namun, pembangunan hunian tetap (Huntap) di Tapak 2A2 dengan kapasitas 157 unit tapak belum dapat dilaksanakan karena adanya klaim lahan yang belum terselesaikan.
Rakornis ini menjadi media transfer of knowledge dan membangun kerja sama dalam mengawal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Pada akhirnya, semua kegiatan ini diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk mengimplementasikan tugas-tugas tersebut, sehingga kegiatan yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. **
Sumber : BPPW Sulteng
