 |
| Foto : Jupri Hermawan |
infoselebes.com , Bangkep - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bangkep, Jupri Hermawan mengingatkan kepada para kontraktor (rekanan) atau mitra kerja Pemerintah Daerah, agar tidak memberikan Fee proyek kepada salah satu Ormas.
" Ini jelas tidak ada hubungannya dengan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan di Tano Peling, ketika ada Ormas yang minta Fee Proyek," tulis Jupri di akun Facebooknya.
Ia menilai kegiatan Ormas tersebut dianggap sebagai kelompok preman yang menggerogoti APBD Bangkep, menghambat dan merusak roda pembangunan.
"Kami meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaki Ormas tersebut," katanya.
Dalam unggahannya, Juprie mengungkapkan bahwa Ormas yang dimaksud juga melakukan kegiatan pembentukan di setiap Kecamatan dengan menyedot anggaran Pemda sebesar 70 juta.
Sedangkan Karang Taruna dan Ormas lainnya yang sudah jelas kontribusinya buat daerah hanya dialokasikan 30 juta. Ini patut diusut oleh APH, sebab alokasi anggaran tersebut sangat janggal.
" Silahkan Ormas-ormas tumbuh dan berkembang di Tano Peling tapi tidak juga dengan cara Bapalak untuk kepentingan Organisasi," tulisnya.
Samsir
