Jakarta, Berhembusnya kabar, akan di tutupnya aktifitas Citayam
Fashion Week (CFW) menuai kontroversi dari berbagai pihak, ada yang mendukung
ada juga yang merasa tergangu karena aktivitas tersebut, Sebagian pihak menilai
aktivitas tersebut berakibat kemacaten, keamanan dan ketertiban.
Menurut Puan, kegiatan generasi muda bangsa tersebut harus
diwadahi, terlebih fenomena tersebut sudah menjalar ke berbagai daerah, seperti
Bandung, Surabaya dan Malang.
“Kalaupun Citayam Fashion Week di Dukuh Atas harus ditutup
karena alasan kemacaten, keamanan dan ketertiban, maka harus dicarikan tempat lain
yang kondusif agar energi kreativitas anak-anak muda tersebut tetap bisa
tersalurkan,” kata Puan di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Puan meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk
memperbanyak ruang publik yang kondusif bagi anak-anak muda untuk
berkreativitas, seperti Citayam Fashion Week (CFW).
“Ruang publik harus aman, nyaman dan juga inklusif. Artinya
semua warga dari berbagai kalangan mempunyai hak yang sama untuk mengakses
ruang publik tersebut, tanpa membeda-bedakan latar belakang,” kata cucu Bung
Karno ini.
Namun demikian, tegas Puan, ruang publik inklusif juga
mensyaratkan penegakan aturan, baik aturan hukum maupun etika yang dijunjung
bersama.
“Jadi ruang publik selain harus bebas diakses oleh semua
warga dari berbagai latar belakang, tetapi warga juga harus menaati aturan yang
berlaku. Dari ruang publik yang kondusif seperti inilah kreativitas, bahkan
ide-ide kreativitas baru akan muncul,” ujarnya.
Lebih jauh, Puan mengimbau kepada anak-anak muda yang aktif
dalam kegiatan CFW dan sejenisnya yang mulai marak di berbagai daerah,
hendaknya tidak melupakan pendidikan formal.
“Kreatif boleh, tapi jangan tinggalkan sekolah. Karena
sekolah formal akan memberi pondasi kuat bagi anak-anak muda untuk melakukan
kegiatan-kegiatan kreatif,” kata Puan.
Puan mengatakan, dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas), DPR bersama Pemerintah tengah mengupayakan jaminan pendidikan bagi
anak bangsa sampai 12 tahun, atau sampai SMA/SMK atau sederajat.
“Jadi setiap anak bangsa Insyaallah nantinya akan mendapat
jaminan hak yang sama untuk mengakses pendidikan selama 12 tahun. Biaya
pendidikan akan ditanggung negara,” ujarnya. (tim)
