infoselebes.com, Palu - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tengah akan menjalin kerjasama pelayanan berbasis HAM. Khususnya di satuan kerja atau OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu.
"Layanan berbasis HAM ini yang menjadi icon sebenarnya. Kedepan adalah terwujudnya pelayanan yang baik, yang ramah terhadap masyarakat. Khususnya kelompok-kelompok rentan," ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Budi Argap Situngkir saat melakukan kunjungan di ruang kerja Walikota Palu, Kamis (21/4/2022).
Ia memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palu karena ada dua Satker di lingkup Pemerintah Kota Palu yang ikut serta dalam layanan berbasis HAM tersebut.
"Kami siap mendorong supaya ini menjadi contoh di Sulawesi Tengah. Jadi saya sangat senang sekali Wali Kota memberi kesempatan 2 Satkernya yang ikut," sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Palu siap bekerjasama dengan semua lembaga termasuk lembaga vertikal.
"Saya yakin semua kita ini punya tujuan yang sama yakni Kota Palu bagus. Pokoknya kita dorong Satker kita," ujarnya.
Di hadapan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palu juga memiliki program Palu Ramah Difabel.
"Kebetulan tahun ini, beberapa yang coba kita kuatkan. Termasuk juga inklusi. Bersama-sama nanti kita mendorong. Hal-hal yang sifatnya dasar identik dengan kemanusiaan," lanjutnya.
Ia berharap hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Palu dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah semakin kuat dan meningkat.
