Info Palu - Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Alwi Aljufri, MPd.I.,dalam keterangan persnya menjelaskan soal kedatangan Ustadz Khalid Basalamah ke Kota Palu.
Hal itu mendapat respon penolakan dari warga Nahdliyin dan Abna’ulkhairaat serta segenap keluarga besar PKB di Kota Palu.
Sebagai partai pendukung pasangan Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, dan dr. Renny Lamadjido, M.Kes, DPW PKB Sulteng menjelaskan kronologis sikap tegas PKB yang tidak memberikan tempat kepada kalangan berfaham takfiri alias Salafi.
Dikatakan Habib Alwi, bahwa ada surat atas nama Walikota Palu yang mengundang ormas-ormas dalam rangka permintaan, ada satu Yayasan yang meminta untuk mendatangkan ustadz Khalid Basalamah dalam tablig akbar di Kota Palu.
“Pada intinya, surat itu baru bermohon untuk mendapatkan izin. Atau belum izin dari Walikota dan Wakil Walikota Palu. Itu baru meminta pendapat dari warga tentang permintaan dari Yayasan itu. Bukan berarti mengizinkan, “ kata Habib Alwi Aljufri," tegasnya.
Sehingga, tambah Habib Alwi, itu menjadi pertimbangan bagi Walikota apakah memberikan izin atau tidak.
“Jangan nanti dibawa-bawa nama Walikota dan ibu Wakil Walikota sebagai pendukung. Bahwa di media sosial di sebutkan bapak Walikota dan ibu Walikota sebagai pendukung Wahabi. Kegiatan ini belum ada izinnya, “ tegas Habib Alwi.
Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Sulteng Habib Alwi menyatakan, pihaknya meminta agar Walikota dan Wakil Walikota mempertimbangkan pendapat masyarakat, ormas yang menyampaikan itu, kalau seandainya akan menimbulkan gejolak di Kota Palu sebaiknya jangan dulu di izinkan.
“Baguslah Walikota itu membuat rapat terlebih dahulu untuk meminta pendapat dari ormas-ormas kontra kedatangan Ustadz Khalid Basalamah," sebutnya.
"Saya kira sebagian besar ormas itu banyak yang menghubungi saya yang meminta agar izin itu ditolak. Tetapi saya arahkan mereka untuk menghadiri rapat guna menyampaikan pendapat sehingga Walikota mempunyai pegangan dan pertimbangan untuk tidak mengeluarkan surat izin.
Menurut Habib Alwi, secara pribadi pendapat yang disampaikannya, sebaiknya Walikota mempertimbangkan aspek keamanan Kota Palu. Sebelum munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Hms PKB/Ibra.
